Tahun 1957, Unpad   di Jalan Dipatiukur hanya memiliki empat fakultas. Struktur bangunannya pun masih sangat sederhana dan memanjang. Mahasiswa dan warga sekitar mengenalnya dengan sebutan ‘kampus gudang garam’ karena bentuknya mirip gudang garam. Wilayah di depannya pun masih sawah dan kampung. Halaman Unpad yang  membentang hingga batas tepian Jalan Dipatiukur itu juga menjadi tempat yang nyaman untuk para mahasiswa melakukan aktivitas di luar jam kuliah. Pohon-pohon mahoni berbaris rapi menghias sepanjang jalan menuju kampus Unpad.

Setidaknya suasana seperti itu sempat dirasakan Mietje, warga asli di kawasan yang dulu dikenal dengan sebutan Beatrix Boulevard. Mietje yang akrab disapa Mamih ini sudah sejak tahun 1955 bermukim di kawasan Dipatiukur. Meskipun ia sempat berpindah-pindah, dari Jalan Kyai Gede Utama hingga ke Jalan Teuku Angkasa, namun ia tak pernah sedikitpun melewatkan perkembangan Unpad dari masa ke masa.

Mietje ingat betul, sebelum kompleks kampus Unpad dibangun, terdapat beberapa perkampungan yang berdiri di sana. Saat perencanaan pembangunan Unpad mulai berjalan, para penduduk perkampungan yang merupakan warga asli Dipatiukur mulai dipindahkan ke lokasi lain dengan diberi biaya ganti rugi pembebasan lahan oleh pihak Unpad. Kini warga asli tersebut tersebar mengelilingi kawasan Unpad. Ada yang menetap di kawasan Sekeloa, ada pula yang akhirnya memilih menetap di sekitar Haur Pancuh.

Lain dulu lain sekarang. Menurut perempuan berusia 71 tahun ini, kawasan Dipatiukur kini sudah tak layak menjadi kawasan tempat tinggal. Dulu kawasan tersebut begitu tenang dan asri. Namun sejak Unpad berdiri, Dipatiukur mulai sesak oleh pendatang. Tak hanya kalangan mahasiswa dari berbagai daerah saja, tapi juga para pendatang yang ingin membuka lapangan usaha. Terlebih setelah nama Unpad semakin dikenal.

 

Mulai Menyesakkan

“Ya, sekarang malah makin ramai. Makin jorok dan makin kumuh saja,” keluh Mietje. Ruginya lagi, kondisi jalanan di kawasan tersebut semakin ramai oleh angkutan umum dan tak jarang menimbulkan kemacetan. Terutama saat acara wisuda di Unpad berlangsung.

“Wah kalau wisudaan itu macetnya bukan main, apalagi kalau ada acara band-band gitu ya. Bisingnya juga bukan main, sampai-sampai saya ‘nggak bisa tidur,” tutur Mietje kepada Warta LPPM.

Di sisi lain pembangunan Unpad tersebut juga membawa angin positif bagi kelangsungan mata pencaharian warga setempat. Mereka beramai-ramai membuka pondokan, kedai atau warung makan, foto copy dan berbagai usaha lainnya. Namun, sejauh ini Mietje belum pernah merasakan adanya bentuk pengabdian Unpad untuk penduduk asli di kawasan Dipatiukur. Dia tak pernah dilibatkan langsung dalam kegiatan operasional yang diadakan Unpad. Padahal selama ini ia tahu betul bagaimana perkembangan Unpad. Secara fisik jika dilihat dari pembangunan, perkembangannya memang terbilang pesat, namun menurutnya pembangunan tersebut tidak diikuti dengan penataan lingkungan yang tepat dan seimbang.

“Asalkan penataannya lebih rapi, saya yakin Unpad bisa lebih maju. Dan tolong jangan hanya bangunan dan biaya kuliahnya saja yang ditingkatkan, kualitasnya juga dong,” ungkap Mietje lagi.

Jatinangor bernasib sama 

Mahri (74), penduduk asli sekaligus tokoh masyarakat di Jatinangor tahu persis bagaimana kampung kelahirannya itu kini bermetamorfosis menjadi kota kecil. Sejak lahir Mahri tak pernah beranjak dari desanya, Cikeruh. Bahkan saat jaman pendudukan Belanda dan Jepang, ia tetap bertahan di desanya. Dengan semangat Mahri menceritakan gambaran kampungnya dari zaman baheula hingga kini.

Saat itu Jatinangor masih merupakan hamparan kebun teh yang dikelola oleh perusahaan Belanda. Mulai dari Ikopin, IPDN, termasuk Unpad, sampai dengan Bumi Perkemahan Kiara Payung, seluruhnya kebun teh. Namun saat Belanda kalah atas Jepang tahun 1942, perkebunan teh pun bangkrut. Kemudian lahan tersebut ditanami pohon karet. Akhirnya terjadi nasionalisasi pada awal tahun 1960-an. Perkebunan itu  menjadi milik pemerintah Jabar, yang kemudian diberi nama Gemah Ripah. Namun karena nepotisme di dalam tubuh perusahaan perkebunan itu, pada awal tahun 1970-an perkebunan itu bangkrut. Beberapa tahun kemudian di atas lahan bekas kebun itu  berdiri Unwim, Ikopin, STPDN (kini IPDN), dan  Unpad.

Tak jauh berbeda dengan kawasan Dipatiukur, munculnya beberapa perguruan tinggi membuat Jatinangor semakin ramai, baik oleh   mahasiswa maupun para pengusaha pondokan dan berbagai usaha lainnya. Inilah yang dikhawatirkan Mahri. Ia menilai para investor itu tidak lagi memperhatikan ruang tempat mereka berusaha. Tanpa peduli keselamatan warga setempat, para pengusaha yang sebagian besar tinggal di luar Jatinangor itu semakin mendesak rumah-rumah penduduk asli setempat.

“Serakahnya di situ. Mereka membangun seenaknya, ya, otomatis rumah-rumah itu makin berdempet-dempetan, jadinya ‘kan kumuh,” keluh Mahri saat ditemui di rumahnya, Dusun Ciseke.

 “Sekarang batas benteng sama gerbang kampus itu sudah berdempetan dengan rumah-rumah penduduk. Kalau sudah ‘nempel begitu, ya, gangguannya semakin besar,” ujar lulusan  IKIP Bandung ini.

Mahri memang setuju Jatinangor dijadikan kawasan pendidikan, karena jauh dari pusat kota. Namun berulang kali dia menyinggung penataan lingkungan kampus dan masalah kependudukan. Ia juga sempat berterima kasih kepada Unpad karena berkat kehadiran PTN ini  masyarakat sekitar kian  dekat dengan lembaga pendidikan tinggi. Harapan Mahri sebagai warga asli Jatinangor sebenarnya tidak muluk-muluk. Dia berharap Unpad bisa memberikan motivasi dan penjelasan terhadap perkembangan-perkembangan ilmu yang sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat, terutama dalam bidang pertanian dan peternakan. Idealnya para dosen dan mahasiswa Unpad harus bisa menularkan ilmunya kepada masyarakat Jatinangor.

Keberadaan Unpad di tengah masyarakat bisa membawa dampak positif dan negatif terhadap masyarakat di sekitarnya. Apa yang telah dilakukan Unpad selama ini terhadap masyarakat di sekitarnya? Unpad tentu tidak hanya berperan di bidang pendidikan, tapi juga wajib mengayomi dan mengabdi kepada masyarakat di sekitarnya. ***

R. Lasmi Teja Raspati, Yesi Yulianti