Proses pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah kepada masyarakat yang terkena pembangunan Bandara Kertajati di Kab. Majalengka telah memakan waktu yang sangat panjang dan bergejolak sehingga Pemerintah Pusat turun tangan. Penelitian tentang proses pemberian ganti rugi akibat pembangunan telah banyak diteliti, namun sedikit yang meneliti perubahan sosial ekonomi pasca ganti rugi diberikan, termasuk perubahan ketahanan pangan akibat berubahnya pola penguasaan tanah pertanian.

Penelitian yang dilakukan oleh tim PPM Universitas Padjadjaran ini bertujuan untuk mengungkap perubahan-perubahan pasca pemberian ganti rugi dengan berpindahnya penduduk yang terkena pembangunan Bandara Kertajati ke wilayah lain dan mengetahui pola penguasaan tanah pertanian yang berdampak pada ketahanan pangan di Kab. Majalengka.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan mix method, dengan teknik pengumpulan data berupa survey, wawancara, dan observasi. Populasi adalah masyarakat penerima ganti rugi tanah yang telah berpindah. Wawancara dilakukan secara mendalam (indepth interview) dan observasi non partisipan. Penelitian akan menghasilkan model entrepreneur policy yang memungkinkan direplikasi di wilayah lain yang mengalami proses pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunan.

Pendapatan dan pengeluaran di Desa Sukamulya, Desa Kertasari dan Desa Kertajati sebelum adanya pembangunan BIJB sebagian besar tidak menentu karena sebagian besar pekerjaan masyarakat tersebut adalah petani dan buruh tani, begitupun dengan pengeluaran yang tidak menentu akibat konsumsi masyarakat yang beragam. Setelah adanya pembangunan BIJB, pendapatan pada tiga desa tersebut ada yang mengalami kenaikan dan penurunan begitupun dengan pengeluarannya. Penurunan pendapatan disebabkan oleh sebagian besar lahan pertanian hilang.

Dalam hal ini, perubahan pola penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian di desa Kertajati, Kertasari dan Sukamulya telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perubahan ini membawa dampak bagi masyarakat dalam perekonomiannya karena sebagian besar mata pencaharian penduduk dari sektor pertanian. Namun, diharapkan pemerintah dapat membantu masyarakat dalam pemberdayaan sumber daya manusia lokal melalui penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan mengentas kemiskinan. 

Dalam rangka pembangunan nasional lainnya diharapkan pemerintah dapat mempersiapkan perencanaan pembangunan secara matang agar permasalahan seperti diatas tidak terulang kembali. Selain itu, diharapkan masyarakat dapat mendukung setiap pembangunan nasional agar kesejahteraan bersama dapat terwujud.

Penulis : Dr. Sintaningrum dan  Dr. MD. Enjat Munajat